Parlemen Jepang akhirnya menyetujui belanja negara sebesar 937 miliar dollar AS atau sekitar Rp 10.731 triliun guna mendorong pertumbuhan konsumsi masyaraat akibat kenaikan pajak.
Jumlah itu adalah yang terbesar dalam sejarah negara itu. Dari total anggota parlemen atas sebanyak 242 anggota, sebanyak 136 anggota menyetujui anggaran tersebut dan 102 anggota menolak. Sisanya sebanyak empat anggota menyatakan abstain.
Persetujuan ini diberikan, setelah majelis rendah menyetujui anggaran yang akan dikeluarkan pemerintah Jepang sebanyak 95,88 triliun yen (937,4 miliar dollar AS) untuk tahun fiskal 2014-2015 yang dimulai April.
Anggaran baru tersebut diajukan setelah pemerintah Jepang merancang program percepatan perbaikan ekonomi dengan menggelontorkan stimulus sebesar 50 miliar dollar AS. Dana itu akan digunakan untuk melindungi perekonomian Jepang setelah dilakukan penaikan pajak dari 5 % menjadi 8 %. Kenaikan pajak itu adalah yang pertama kalinya sejak akhir dekade 90-an.
Menaikkan pajak dinilai sebagai langkah krusial untuk menekan membengkaknya utang negara tersebut. Di mana rasio utang Jepang masuk kategori paling buruk di antara negara-negara kaya.
“Kami ingin melanjutkan upaya maksimal untuk mengakhiri deflasi dan mendorong ertumbuhan ekonomi,” ujar PM Jepang Shinzo Abe dalam sambutannya di depan parlemen, Kamis (20/3/2014).
paket yang diajukan tersebut dinilai sebagai kunci untuk menutup membengkaknya biaya asuransi dan jaminan sosial di negara itu. Saat ini Jepang sedang mengalami penuaan populasi, dan hal itu mendorong naiknya rasio utang negara guna untuk menutup biaya sosial.
Belanja publik menjadi salah satu bagian penting dalam rencana belanja pemerintah Jepang, di samping anggaran untuk militer untuk mengimbangi kekuatan China dan program nuklir Korea Utara. (sumber)
