Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) tahun 2013 lalu melebihi dari pagu Anggaram Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Bahkan, pembengkakan anggaran tersebut menembus 105,1 persen.
“Anggaran subsidi BBM per akhir tahun 2013 lalu sebesar Rp 210 triliun. Melonjak 105,1 persen melampaui pagu APBN-P 2013 yang ditargetkan sebesar Rp 199 triliun,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani pada konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (6/1/2014).
Membengkaknya anggaran subsidi BBM tersebut dijelaskan Askolani disebabkan nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi. Selain itu, harga pembelian BBM juga menjadi salah satu penyebab.
“Sebenarnya ada potensi tagihan subsidi BBM mencapai Rp 240 sampai 250 triliun, karena depresiasi rupiah dan kemudian juga harga pembelian BBM yang lebih tinggi dari perkiraan APBN-P 2013,” jelas dia.
Adapun pembengakakan anggaran subsidi BBM sebesar Rp 210 triliun tersebut akan dibayarkan dengan menggunakan saldo anggaran lebih (SAL) APBN-P 2013 sebesar Rp 20 triliun setelah diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Itu yang dibayar sesuai kemampuan fiskal kita tahun 2013, kita kan sudah cadangkan Rp 2 triliun di 2014, nanti akan ada mekanisme audit,” ujar Askolani.
Pembayaran tersebut diakui Askolani akan dibayarkan sesuai tagihannya, karena harus memperhatikan subjek audit terlebih dahulu. Selain itu, Askolani mengatakan terkait kemungkinan migrasi konsumen dari tabung elpiji 12 kilogram ke tabung 3 kilogram dan pelemahan rupiah, diakuinya masih akan dilakukan kalkulasi kemungkinan penambahan anggaran untuk subsidi BBM dan elpiji.
“Nanti kita lihat lagi, kita kan menghitung BBM isi mops-nya, ICP-nya, berapa kursnya, berapa volumenya. Jadi banyak variabel yang banyak mempengaruhi, juga tadi ancaman shifting dari 12 kilogram ke 3 kilogram misalnya, semua kan masih potensi. Tapi memang ada potensi,” ungkap dia. (sumber)
